Penajam- Komisi III DPRD PPU Soroti Rencana Efisiensi Pembangunan Gedung Pemerintahan,wacana efisiensi anggaran untuk pembangunan tiga gedung instansi pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan serius dari DPRD setempat. Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, menegaskan bahwa proyek-proyek strategis dan mendesak seharusnya tidak ditunda hanya karena alasan efisiensi, melainkan harus segera dilaksanakan mengingat kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Proyek Strategis Jangan Ditunda, Solusi Pembiayaan Bisa Ditempuh
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada Rabu (2/7), Sariman menyampaikan pendapat tegasnya. Menurutnya, menunda proyek yang penting hanya akan memundurkan penyelesaian masalah, sementara kebutuhan akan tetap ada di tahun-tahun berikutnya.
“Kalau pendapat pribadi saya dan juga mewakili Komisi III, sebaiknya itu tidak usah diefisiensi. Dikerjakan saja. Karena toh kalau diefisiensi tahun ini, tahun depan juga tetap harus dikerjakan,” tegas Sariman.
Ia menawarkan solusi alternatif jika memang anggaran terbatas, yakni dengan menerapkan skema pembiayaan bertahap atau sistem termin. “Kalau memang dananya tidak cukup, yang penting kontraktornya siap membangun, ya itu bisa jadi hutang bayar tahun depan. Saya kira itu juga bisa menjadi solusi,” ujarnya.
:quality(50)/photo/2025/06/17/1000716299jpg-20250617105322.jpg)
Masih Banyak Instansi Tanpa Kantor Layak
Sariman mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, rencana efisiensi tiga gedung pemerintahan tidak dibahas secara mendalam. Namun, ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, masih banyak instansi pemerintah di PPU yang belum memiliki kantor yang representatif, padahal hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik.
Beberapa instansi yang disebutkannya antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, menunda pembangunan gedung-gedung tersebut hanya akan memperburuk kondisi kerja dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Membiarkan proyek penting tertunda hanya akan memperpanjang kebutuhan dan memperbesar beban di tahun anggaran berikutnya,” tegas Sariman.
Pemerintah Daerah Diminta Lebih Bijak dalam Menetapkan Prioritas
Sariman berharap pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan proyek-proyek yang bersifat mendesak dan strategis.
“Kalau memang ini penting, mestinya tetap dikerjakan. Misalnya saja, tahun ini dibayarkan sebagian, sisanya bisa dilunasi tahun depan. Yang penting pekerjaan jalan dulu,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan efektivitas jangka panjang, bukan sekadar memotong anggaran tanpa memikirkan dampaknya di masa depan. Jika proyek tersebut memang dibutuhkan, maka pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan bertanggung jawab.
Pernyataan Sariman ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam kebijakan efisiensi yang justru kontraproduktif. Alih-alih menghemat anggaran jangka pendek, menunda proyek strategis bisa berakibat pada pemborosan yang lebih besar di masa depan karena biaya konstruksi dan kebutuhan yang terus meningkat.
Komisi III DPRD PPU akan terus mendorong agar proyek-proyek penting seperti pembangunan gedung pemerintahan tetap berjalan, dengan mekanisme pembiayaan yang fleksibel namun transparan. “Kalau penting, kerjakan saja!” – pesan yang sederhana namun penuh makna dari Sariman dan Komisi III DPRD PPU.
