Penajam- Mudyat Noor, Bupati PPU dalam pidatonya di hadapan para anggota legislatif, menegaskan bahwa forum paripurna ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan RPJMD PPU 2025-2029, yang akan menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) resmi menyerahkan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU dalam Rapat Paripurna, Selasa (8/7/2025).
RPJMD Sebagai Peta Jalan Pembangunan PPU
Mudyat Noor menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun secara transparan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pijakan fundamental dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan PPU ke depan. Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” tegas Mudyat.
Dokumen ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, RPJMD PPU juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Astacita Kaltim dan Visi Indonesia Emas 2045.
“Kami memastikan bahwa RPJMD ini terintegrasi dengan dokumen strategis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” jelas Mudyat.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan
Mudyat Noor menekankan bahwa substansi RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Artinya, setiap program yang dirancang harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga PPU.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Baca Juga: Perpadi PPU Adukan Permohonan Listrik ke Wagub Kaltim dan Mentan
Beberapa prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus dalam RPJMD tersebut meliputi:
-
Peningkatan Infrastruktur Dasar – Perbaikan jalan, jembatan, serta akses air bersih dan listrik di daerah terpencil.
-
Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan – Pembangunan sekolah dan puskesmas, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis.
-
Pengembangan Ekonomi Lokal – Dukungan bagi UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
-
Pelestarian Lingkungan – Program mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
-
Pemerataan Pembangunan Desa – Optimalisasi Dana Desa untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
KUA-PPAS 2026: Anggaran yang Terukur dan Efisien
Selain RPJMD, dalam rapat paripurna tersebut, Mudyat Noor juga menyerahkan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD PPU. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan APBD 2026 agar lebih terukur, efektif, dan efisien.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan,” ucap Mudyat.
Kolaborasi Eksekutif-Legislatif Kunci Keberhasilan
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kami yakin PPU akan semakin maju,” pungkas Mudyat Noor.
Penyusunan RPJMD 2025-2029 dan KUA-PPAS 2026 menjadi ujian pertama bagi Mudyat Noor dalam memimpin PPU periode kedua. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa rencana strategis ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik.
