Pemkab PPU Naikkan Target PAD Jadi Rp228 Miliar, Bapenda Optimis Bisa Tercapai
Info Penajam- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggenjot potensi keuangan daerah demi memperkuat pembangunan dan pelayanan publik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025, Pemkab PPU resmi menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp211 miliar menjadi Rp228 miliar, atau naik Rp17 miliar dibandingkan target awal di APBD murni.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa kenaikan ini memang tidak terlalu besar, namun mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi.
“Di APBD Perubahan ini ada kenaikan target PAD sebesar Rp17 miliar, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun kami tetap optimis, dengan kerja sama lintas OPD, target ini bisa tercapai hingga akhir tahun anggaran,” ujar Hadi Saputro, Selasa (30/9/2025).
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Utama
Sejauh ini, beberapa sektor pajak menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya, yang awalnya ditargetkan Rp12 miliar, kini sudah terealisasi 106 persen atau sekitar Rp12,77 miliar.
Tak hanya itu, sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga mengalami peningkatan signifikan. Pajak jasa perhotelan yang ditargetkan Rp610 juta, berhasil menembus realisasi 222 persen atau Rp1,35 miliar. Begitu pula PBJT makanan dan minuman yang melampaui target Rp3,5 miliar dengan capaian Rp4,3 miliar atau 123 persen.
“Realisasi ini masih menggunakan target APBD murni, belum menyesuaikan dengan APBD Perubahan. Namun dengan tren positif ini, sektor makan-minum dan PBB masih bisa terus kita optimalkan sebagai motor peningkatan PAD,” jelas Hadi.
Baca Juga : IKN Siap Sambut 4.100 ASN: Hunian dan Fasilitas Kian Lengkap
Tantangan di Sektor Pajak Tertentu
Meski banyak kabar baik, masih ada beberapa sektor pajak yang belum sesuai harapan. Pajak sarang burung walet misalnya, baru terealisasi 35 persen atau Rp8,7 juta dari target Rp25 juta. Begitu pula opsen pajak kendaraan bermotor yang baru tercapai 50 persen dari target Rp48 miliar.
Menurut Hadi, rendahnya realisasi pajak kendaraan bermotor ini salah satunya dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menurunkan tarif sekaligus memberikan relaksasi pajak kendaraan.
“Dari sisi masyarakat, kebijakan ini tentu positif karena meringankan beban pengeluaran mereka. Namun dari sisi pendapatan daerah, berpengaruh pada pencapaian target opsen pajak,” katanya.
Kerja Sama OPD Jadi Kunci
Bapenda PPU menyadari bahwa optimalisasi PAD tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, Hadi menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola retribusi.
“Kami terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar sektor pajak dan retribusi bisa dimaksimalkan. Setiap OPD perlu mencari terobosan dan solusi agar potensi daerah yang ada bisa tergali lebih maksimal,” pungkasnya.
Harapan ke Depan
Dengan capaian positif di sejumlah sektor, Pemkab PPU menaruh harapan besar agar target Rp228 miliar bisa tercapai, bahkan mungkin terlampaui. Jika target ini terpenuhi, maka pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
