Info Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah melakukan evaluasi terhadap jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Kalimantan Timur (Kaltim). Ajang olahraga pelajar tingkat provinsi ini rencananya digelar di Kabupaten PPU pada Oktober 2025 dengan 20 cabor yang semula dijadwalkan. Namun, belakangan muncul wacana pengurangan jumlah cabor akibat keterbatasan anggaran dari Pemkab PPU dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dari 20 Cabor Menjadi 16, Apa Saja yang Dipangkas?
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa kemungkinan hanya 14 cabor utama dan dua cabor ekshibisi yang akan dipertandingkan. Beberapa cabor yang masuk dalam evaluasi untuk dikeluarkan antara lain dayung, catur, voli pantai, sepak takraw, dan tenis meja.
“Kami mengevaluasi jumlah cabor karena kendala anggaran,” kata Andi Singkerru pada Jumat (11/7/2025).
Anggaran Terbatas, Kebutuhan Besar
Penyelenggaraan Popda Kaltim 2025 membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar, sementara dana yang tersedia hanya Rp10 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari:
-
Pemkab PPU: Rp7 miliar
-
Pemprov Kaltim: Rp3 miliar (belum ada kepastian pencairannya)
“Provinsi hanya mengalokasikan Rp3 miliar, itu pun belum pasti,” ujar Andi.
Baca Juga: Fraksi Gabungan DPRD PPU Soroti Polemik SPMB, Desak Solusi Inklusif dalam RPJMD 2025-2029
Usulan Tambahan Anggaran ke Pemprov
Disdikpora PPU telah mengusulkan tambahan bantuan anggaran ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Harapannya, Pemprov dapat menambah alokasi dana agar seluruh cabor awal tetap bisa dipertandingkan.
“Popda ini agenda provinsi, PPU hanya dipercaya sebagai tuan rumah. Kami berharap provinsi memberikan bantuan lebih besar,” tegas Andi.
Pengurangan cabor berpotensi memengaruhi semangat atlet pelajar yang telah mempersiapkan diri. Cabang seperti dayung dan sepak takraw mungkin tidak sepopuler sepak bola atau bulu tangkis, tetapi tetap menjadi wadah bagi bibit-bibit atlet daerah.
Jika Pemprov Kaltim tidak menambah anggaran, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:
-
Kualitas penyelenggaraan menurun karena pemotongan fasilitas.
-
Minat pelajar berkurang jika cabor favorit tidak dipertandingkan.
-
Potensi bakat terhambat karena kurangnya ajang kompetisi.
Solusi Alternatif Sponsorship dan Swasta
Selain mengandalkan APBD, Pemkab PPU bisa menggandeng pihak swasta atau sponsor lokal untuk menutupi kekurangan anggaran. Beberapa langkah yang dapat diambil:
-
Kerjasama dengan BUMN/BUMD untuk pendanaan atau logistik.
-
Program CSR perusahaan di Kaltim yang peduli olahraga pelajar.
-
Penggalangan dana masyarakat melalui event pra-Popda.
Agar Popda Kaltim 2025 sukses, diperlukan komitmen kuat dari Pemprov Kaltim untuk memastikan anggaran tersedia. Di sisi lain, Pemkab PPU harus transparan dalam pengelolaan dana dan memaksimalkan sumber pendanaan lain.
Jika tidak, bukan tidak mungkin di tahun-tahun mendatang, penyelenggaraan Popda akan semakin terbatas, padahal ajang ini adalah batu loncatan bagi atlet muda menuju Porprov dan PON.
