Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN Dimulai Akhir Oktober 2025
Info Penajam- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak maju. Setelah tahap pertama yang memfokuskan pada pembangunan Istana Presiden, kantor kementerian, hingga infrastruktur dasar, kini giliran kawasan legislatif dan yudikatif yang akan segera digarap. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pembangunan dua kawasan vital tersebut dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober atau awal November 2025.
“Semua persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sudah rampung. Tinggal menunggu pelaksanaan di lapangan,” ujar Basuki saat meninjau progres pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (16/8/2025).
Baca Juga : Polres PPU Janji Intensifkan Patroli Usai Warga Keluhkan Pencurian
Menjadi Jantung Pemerintahan Baru
Kawasan legislatif dan yudikatif ini akan melengkapi fungsi pusat pemerintahan nasional di IKN. Jika Istana Presiden dan kantor kementerian yang sudah dibangun sejak 2022 mewakili kekuasaan eksekutif, maka kehadiran gedung DPR, MPR, DPD, serta Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif akan memastikan tiga pilar negara bisa bekerja penuh di ibu kota baru.
“Tidak cukup hanya eksekutif. Untuk mewujudkan pemindahan ibu kota secara resmi, kita harus menghadirkan lembaga legislatif dan yudikatif yang fungsional di Nusantara,” tegas Basuki.
Gedung DPR/MPR/DPD direncanakan berdiri di sisi timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara Mahkamah Agung dan institusi yudikatif lainnya akan menempati sisi barat. Dengan penataan ini, diharapkan tercipta tata ruang pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara tiga cabang kekuasaan negara.
Anggaran Fantastis untuk Tahap Kedua
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun khusus untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur penunjangnya. Anggaran ini di luar dana yang sudah digunakan untuk membangun tahap pertama.
Tak hanya gedung, akses jalan menuju kompleks legislatif dan yudikatif juga tengah dipersiapkan. Proyek jalan sepanjang 3,7 kilometer ini dilelang sejak Agustus 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp2,9 triliun. Jalan tersebut akan dikerjakan dengan skema multiyears atau tahun jamak, dengan target penyelesaian 660 hari kalender.
Percepatan Menuju Pemindahan Ibu Kota
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini merupakan bagian dari tahap kedua strategi percepatan pembangunan IKN. Tahap ini menjadi sangat penting karena akan menentukan kesiapan Nusantara untuk benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Menurut Basuki, pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur inti, termasuk gedung parlemen, gedung peradilan, dan akses jalan, dapat selesai sesuai jadwal. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar dapat berjalan secara operasional.
Dukungan Berkelanjutan
Sejak awal, pembangunan IKN dirancang bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga sebagai kota modern yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena itu, kawasan legislatif dan yudikatif pun direncanakan dengan desain ramah lingkungan, hemat energi, dan memadukan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari tata ruang kota.
“Harapannya, pembangunan ini tidak hanya menghasilkan gedung megah, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan dan semangat baru Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan,” tutup Basuki.
Dengan dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober 2025 nanti, IKN Nusantara selangkah lebih dekat untuk benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
